newssportsaz_0q4zf1
Addis Ababa, Ethiopia — Konflik antar-etnis kembali mengguncang wilayah barat Ethiopia, khususnya di kawasan Benishangul-Gumuz, setelah bentrokan antara kelompok etnis Gumuz dan Amhara menewaskan sedikitnya 37 orang dan menyebabkan lebih dari 5.000 warga terpaksa mengungsi dalam dua hari terakhir.
Insiden ini memperpanjang daftar konflik bersenjata yang terus melanda Ethiopia sejak beberapa tahun terakhir, meski pemerintah pusat telah berupaya melakukan mediasi dan rekonsiliasi.
Serangan Mendadak dan Pembalasan
Menurut laporan LSM lokal dan media nasional Ethiopia, kekerasan bermula dari serangan mendadak kelompok bersenjata terhadap desa yang mayoritas dihuni komunitas Amhara. Beberapa rumah dibakar, ternak dirampas, dan warga diserang secara brutal.
Sebagai balasan, kelompok bersenjata dari komunitas Amhara menyerang desa Gumuz keesokan harinya. Bentrokan ini berlangsung selama berjam-jam sebelum akhirnya tentara federal turun tangan.
Pemerintah Ethiopia Turunkan Militer
Pemerintah Ethiopia mengerahkan satuan militer tambahan dan memberlakukan status darurat lokal terbatas di tiga distrik rawan. Juru bicara pemerintah, Legesse Tulu, menyatakan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap semua pelaku kekerasan.
“Kami tidak akan mentoleransi tindakan kriminal atas nama etnis. Negara ini harus hidup dalam kerukunan,” ujarnya dalam konferensi pers.
Namun, sejumlah kelompok hak asasi manusia menyatakan keprihatinan atas dugaan kekerasan berlebihan oleh militer terhadap warga sipil yang tidak bersalah.
Krisis Kemanusiaan di Tengah Ketegangan
Lembaga bantuan kemanusiaan internasional, seperti Save the Children dan UNHCR, melaporkan bahwa ribuan pengungsi kini tinggal di tenda-tenda darurat dengan akses terbatas terhadap makanan, air bersih, dan layanan medis.
“Anak-anak adalah korban paling rentan dari konflik ini. Banyak yang terpisah dari keluarganya,” kata Helen Okoro, koordinator kemanusiaan PBB di Addis Ababa.
Perdamaian Masih Jauh?
Konflik etnis di Ethiopia telah menjadi momok sejak lama, terutama pasca reformasi politik tahun 2018 yang membuka kembali luka lama antar-kelompok etnis. Para analis menilai bahwa tanpa sistem federal yang lebih inklusif dan distribusi kekuasaan yang adil, konflik seperti ini akan terus berulang.
