newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 8 September 2026 – Pemerintah Islandia memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk Reykjavik, Billy Long, setelah Presiden AS Donald Trump mengunggah sebuah gambar peta yang menampilkan Islandia bersama sejumlah negara dan wilayah lain tertutup motif bendera Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Islandia menyatakan pemanggilan tersebut dilakukan untuk menyampaikan keberatan secara langsung kepada perwakilan Washington. Menteri Luar Negeri Islandia Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir menilai gambar yang dibagikan Trump sama sekali tidak pantas karena dapat dipahami sebagai gambaran wilayah negara berdaulat menjadi bagian dari Amerika Serikat. Dalam peta tersebut, tidak hanya Islandia yang ditampilkan dengan motif bendera AS, tetapi juga Kanada, Greenland, Meksiko, sebagian besar Amerika Tengah, serta sejumlah wilayah di Karibia. Seluruh kawasan dalam gambar tersebut bahkan diberi label “United States of America”. Unggahan itu langsung memicu perhatian karena muncul di tengah berbagai pernyataan Trump sebelumnya mengenai Greenland dan sejumlah wilayah di sekitar Amerika Serikat.
Trump mengunggah gambar tersebut melalui akun media sosial Truth Social pada Senin, 7 September 2026, tanpa menyertakan keterangan maupun penjelasan mengenai maksud peta itu. Gambar memperlihatkan wilayah yang sangat luas mulai dari Amerika Utara hingga kawasan Atlantik Utara berada di bawah motif Stars and Stripes. Tidak terdapat pernyataan resmi yang menyebut unggahan tersebut sebagai kebijakan pemerintah AS maupun klaim teritorial formal terhadap negara-negara yang ditampilkan. Namun, latar belakang berbagai pernyataan Trump mengenai perluasan pengaruh Amerika membuat unggahan tersebut mendapatkan perhatian serius dari negara-negara yang wilayahnya muncul dalam gambar. Pemerintah Islandia kemudian memilih menempuh jalur diplomatik dengan memanggil Billy Long untuk memberikan pesan keberatan. Langkah itu menunjukkan Reykjavik tidak ingin gambar tersebut dipandang sebagai sesuatu yang dapat diterima begitu saja.
Kementerian Luar Negeri Islandia menegaskan dalam pertemuan dengan Billy Long bahwa posisi pemerintah telah disampaikan dengan jelas. Reykjavik memandang unggahan tersebut sebagai tindakan yang tidak pantas dan menyangkut persoalan sensitif mengenai kedaulatan sebuah negara. Islandia merupakan negara merdeka yang memperoleh kemerdekaan penuh pada 1944 dan memiliki hubungan keamanan yang erat dengan Amerika Serikat. Negara tersebut tidak mempunyai angkatan bersenjata permanen dan selama puluhan tahun mengandalkan kerja sama pertahanan dengan Washington melalui perjanjian bilateral. Islandia juga merupakan salah satu negara pendiri Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO sehingga hubungan dengan Amerika memiliki posisi strategis dalam kebijakan keamanan nasionalnya. Karena itu, kontroversi mengenai peta tersebut mendapat perhatian besar karena muncul di antara dua negara yang selama ini memiliki hubungan pertahanan erat.
Hubungan keamanan Islandia dan Amerika Serikat secara formal diperkuat melalui perjanjian pertahanan bilateral yang ditandatangani pada 1951. Posisi geografis Islandia di Atlantik Utara membuat negara tersebut memiliki nilai strategis bagi keamanan kawasan, terutama karena berada di jalur antara Amerika Utara dan Eropa. Perubahan lingkungan keamanan di kawasan Arktik dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkatkan arti penting Islandia dalam perhitungan geopolitik negara-negara NATO. Kondisi tersebut membuat setiap pernyataan mengenai kedaulatan maupun perubahan wilayah di kawasan Atlantik Utara menjadi persoalan yang sangat sensitif. Pemerintah Islandia selama ini tetap mempertahankan hubungan dekat dengan Washington, tetapi juga menegaskan kepentingan untuk menjaga kedaulatan negaranya. Pemanggilan duta besar menjadi instrumen diplomatik yang digunakan Reykjavik untuk menyampaikan bahwa batas tersebut tidak dapat diabaikan.
Kontroversi terbaru juga tidak terlepas dari pernyataan Trump mengenai Greenland, wilayah otonom yang berada dalam Kerajaan Denmark dan terletak relatif dekat dengan Islandia. Trump berulang kali menyatakan ketertarikan Amerika Serikat untuk memperoleh Greenland dengan alasan keamanan nasional dan kepentingan strategis di kawasan Arktik. Pernyataan tersebut telah menimbulkan ketegangan dengan Denmark dan pemerintah Greenland yang berkali-kali menegaskan wilayah itu tidak dijual serta masyarakatnya berhak menentukan masa depan sendiri. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen kembali menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat Greenland telah berulang kali menyatakan tidak ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat. Pemerintah Denmark memandang posisi tersebut sudah sangat jelas dan seharusnya dipahami oleh Washington maupun komunitas internasional. Munculnya Greenland dalam peta terbaru Trump karena itu kembali menghidupkan perdebatan mengenai pendekatan pemerintah AS terhadap kawasan Arktik.
Islandia sendiri sebelumnya beberapa kali ikut terseret dalam kontroversi mengenai Greenland setelah Trump sempat menyebut nama Islandia ketika berbicara mengenai wilayah otonom Denmark tersebut. Dalam sejumlah kesempatan pada awal 2026, termasuk ketika berbicara di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Trump beberapa kali menggunakan nama Islandia saat pembicaraan sebenarnya berkaitan dengan Greenland. Pemerintah AS pada awalnya tidak menganggap pernyataan tersebut sebagai kekeliruan, tetapi Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio kemudian mengakui bahwa Trump sempat mencampuradukkan nama Islandia dan Greenland. Episode tersebut mendapat perhatian luas di Islandia karena kedua wilayah memiliki status politik yang sangat berbeda. Islandia adalah negara berdaulat, sementara Greenland merupakan wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark. Latar belakang itu membuat kemunculan Islandia dalam peta terbaru Trump semakin sensitif bagi pemerintah dan masyarakat setempat.
Billy Long yang kini menjabat Duta Besar AS untuk Islandia juga sebelumnya pernah menjadi perhatian publik di negara tersebut. Sebelum secara resmi menjalankan tugas diplomatiknya di Reykjavik, mantan anggota Kongres AS itu sempat melontarkan gurauan mengenai kemungkinan Islandia menjadi negara bagian ke-52 Amerika Serikat. Pernyataan tersebut kemudian menimbulkan reaksi di Islandia dan mendorong munculnya petisi yang mempertanyakan penunjukannya sebagai duta besar. Long selanjutnya meminta maaf dan menjelaskan bahwa komentarnya merupakan gurauan dalam percakapan mengenai utusan khusus AS untuk Greenland. Setelah memperoleh konfirmasi Senat, Long kemudian mulai menjalankan tugas diplomatiknya di Islandia pada Agustus 2026. Kini, hanya sekitar satu bulan setelah mulai bertugas, ia kembali menghadapi persoalan sensitif menyangkut gambaran Islandia sebagai bagian dari Amerika.
Reaksi terhadap peta Trump tidak hanya datang dari Islandia karena sejumlah negara dan wilayah lain yang muncul dalam gambar juga menyampaikan keberatan. Pemerintah Meksiko menegaskan negaranya merupakan negara bebas, merdeka, dan berdaulat serta tidak akan menjadi koloni maupun protektorat negara asing. Di Denmark, kemunculan Greenland kembali memperkuat penolakan terhadap gagasan bahwa wilayah tersebut dapat diambil alih Amerika Serikat. Kanada juga sebelumnya telah beberapa kali menghadapi pernyataan Trump mengenai kemungkinan menjadi bagian dari AS di tengah ketegangan perdagangan antara kedua negara. Rangkaian respons tersebut menunjukkan bahwa gambar yang diunggah tanpa penjelasan itu menyentuh isu diplomatik yang jauh lebih luas daripada sekadar unggahan media sosial. Bagi negara-negara yang wilayahnya ditampilkan, persoalan kedaulatan tetap dianggap serius terlepas dari ada atau tidaknya penjelasan tambahan dari Trump.
Kontroversi tersebut muncul ketika kawasan Arktik semakin menjadi pusat persaingan strategis karena perubahan iklim, jalur pelayaran, sumber daya alam, dan kepentingan pertahanan. Greenland dan Islandia memiliki posisi penting karena berada di antara Amerika Utara, Atlantik Utara, dan Eropa. Amerika Serikat selama ini memiliki kepentingan keamanan yang besar di kawasan tersebut, termasuk melalui fasilitas militer dan kerja sama dengan negara-negara NATO. Pada saat bersamaan, negara-negara Eropa terus memperkuat keterlibatan ekonomi dan politik mereka di kawasan Arktik. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada periode yang sama melakukan kunjungan ke Greenland dan mengumumkan investasi Uni Eropa senilai sekitar 200 juta euro. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa kontroversi peta terjadi ketika perhatian geopolitik terhadap Atlantik Utara dan Arktik sedang meningkat.
Di Islandia, persoalan mengenai hubungan dengan Amerika Serikat juga sempat menjadi bagian dari perdebatan mengenai orientasi kebijakan luar negeri negara tersebut. Pada Agustus 2026, masyarakat Islandia mengikuti referendum mengenai kemungkinan membuka kembali pembicaraan keanggotaan dengan Uni Eropa. Kekhawatiran terhadap keandalan Amerika Serikat sebagai mitra keamanan menjadi salah satu isu yang muncul selama perdebatan, terutama setelah berbagai pernyataan Trump mengenai Greenland. Meskipun pemilih pada akhirnya menolak pembukaan kembali negosiasi keanggotaan Uni Eropa, diskusi tersebut menunjukkan perubahan geopolitik di Atlantik Utara turut memengaruhi politik domestik Islandia. Pemanggilan Billy Long kini menambah persoalan baru dalam hubungan Reykjavik dan Washington. Pemerintah Islandia belum mengindikasikan langkah lanjutan selain menyampaikan keberatan diplomatik, sementara respons resmi lebih jauh dari Washington terhadap pemanggilan tersebut masih dinantikan.
