newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 10 November 2026 – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyampaikan pandangan mengenai polemik desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali menjadi perhatian publik. Hanura menyarankan agar Gibran mempertimbangkan pengunduran diri secara sukarela apabila persoalan mengenai kedudukannya terus berkembang. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi pilihan yang lebih terhormat dibandingkan harus menghadapi proses pemakzulan melalui mekanisme ketatanegaraan. Pernyataan itu muncul di tengah berlanjutnya pembahasan mengenai usulan pemberhentian wakil presiden yang disampaikan sejumlah pihak. Meski demikian, Gibran hingga kini masih menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pandangan Hanura menjadi bagian dari dinamika politik yang berkembang setelah muncul desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran. Persoalan tersebut berkaitan dengan perdebatan mengenai proses pencalonan dan persyaratan yang berlaku dalam Pemilihan Presiden 2024. Sejumlah pihak mempertanyakan aspek hukum dan etika yang melatarbelakangi pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Namun, terdapat pula pandangan bahwa hasil pemilihan umum dan pelantikan presiden serta wakil presiden harus dihormati sesuai ketentuan konstitusi. Perbedaan sikap tersebut menunjukkan bahwa persoalan kedudukan Gibran masih menjadi perdebatan dalam ruang politik dan hukum nasional.
Saran agar Gibran mengundurkan diri merupakan pandangan politik yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk secara langsung memberhentikan seorang wakil presiden. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme berbeda yang memiliki konsekuensi serta prosedur tersendiri. Pengunduran diri merupakan keputusan yang diambil oleh pejabat bersangkutan, sedangkan pemakzulan harus melalui proses konstitusional yang melibatkan lembaga negara. Karena itu, pernyataan Hanura tidak dapat diartikan sebagai keputusan resmi mengenai pemberhentian Gibran. Setiap perubahan kedudukan wakil presiden tetap harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella menyampaikan pandangan tersebut ketika menghadiri agenda konsolidasi Tim Task Force DPP Hanura bersama jajaran partai di Merauke, Papua Selatan, Selasa (10/11/2026). Rio menilai pengunduran diri secara sukarela dapat menghindarkan bangsa dari perdebatan politik berkepanjangan. Ia berpendapat bahwa proses pemakzulan melalui Hak Menyatakan Pendapat DPR hingga pemeriksaan Mahkamah Konstitusi berpotensi menghabiskan banyak waktu dan energi politik. Menurutnya, Indonesia sedang menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik yang membutuhkan perhatian pemerintah. Karena itu, ia menganggap stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu dijaga agar agenda pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan.
Pernyataan Rio juga berkaitan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang dijatuhkan pada 30 Oktober 2026. Putusan tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan luar negeri atas nama Gibran yang sebelumnya diterbitkan pada 2019. Perkembangan hukum itu kemudian memunculkan kembali perdebatan mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan wakil presiden. Sejumlah kalangan politik menilai putusan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan. Namun, putusan mengenai dokumen pendidikan tidak dengan sendirinya memberhentikan seseorang dari jabatan wakil presiden karena pemberhentian tetap memerlukan prosedur konstitusional yang terpisah.
Selain Hanura, sejumlah tokoh dari partai politik lain turut menyampaikan pandangan mengenai masa depan jabatan Gibran. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Almuzzammil Yusuf sebelumnya menilai pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi salah satu pilihan untuk menyelesaikan polemik tersebut. Sementara itu, sejumlah politisi PDI Perjuangan juga mendorong pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme DPR apabila Gibran tetap mempertahankan jabatannya. Di sisi lain, pimpinan DPR menyatakan berbagai aspirasi yang masuk akan diproses sesuai tata tertib dan ketentuan perundang-undangan. Perbedaan sikap tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan membutuhkan pembahasan hukum dan politik yang melibatkan lembaga negara terkait.
Desakan Hanura agar Gibran mempertimbangkan pengunduran diri menjadi bagian dari perkembangan politik nasional menjelang pembahasan lebih lanjut di parlemen. Hingga Selasa (10/11/2026), belum terdapat keputusan resmi yang menyatakan Gibran mengundurkan diri ataupun diberhentikan dari jabatannya. DPR memiliki kewenangan untuk menjalankan mekanisme pengawasan sesuai konstitusi, sementara proses pemberhentian presiden atau wakil presiden juga melibatkan Mahkamah Konstitusi dan MPR. Setiap langkah yang ditempuh harus memenuhi persyaratan hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada sikap Gibran, keputusan lembaga negara, serta proses politik yang berlangsung sesuai aturan ketatanegaraan Indonesia.
