newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 25 Agustus 2026 – Sebuah video wawancara seorang pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penanganan gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, pejabat BNPB terlihat memberikan keterangan secara daring dari sebuah tempat makan. Kondisi itu kemudian memunculkan beragam komentar dari warganet yang mempertanyakan mengapa pejabat yang memberikan informasi mengenai bencana tidak berada di lokasi terdampak. Pejabat yang bersangkutan akhirnya memberikan klarifikasi mengenai lokasi dan waktu wawancara tersebut.
Pejabat BNPB yang terlihat dalam video tersebut adalah Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan. Ia menjelaskan bahwa wawancara yang menjadi sorotan itu sebenarnya dilakukan pada Kamis, 20 Agustus 2026 sekitar pukul 20.00 WIB. Lokasinya berada di sebuah rumah makan yang terletak di dekat Bandara Labuan Bajo. Dengan demikian, video tersebut tidak menggambarkan kondisi saat dirinya sedang memberikan keterangan dari lokasi yang tidak berkaitan dengan penanganan gempa.
Berton menjelaskan bahwa keberadaannya di kawasan tersebut berkaitan dengan tugas penanganan bencana gempa NTT. Labuan Bajo menjadi salah satu lokasi yang digunakan dalam koordinasi penanganan dampak gempa karena wilayah Flores mengalami dampak cukup luas. BNPB sebelumnya membentuk posko pendampingan untuk membantu pemerintah daerah menangani kondisi pascabencana. Karena itu, aktivitas pejabat BNPB tidak hanya dilakukan tepat di titik bangunan yang rusak akibat gempa, tetapi juga melalui pusat koordinasi dan lokasi lain yang mendukung kegiatan penanganan.
Video tersebut menjadi perhatian karena potongan gambar yang beredar di media sosial dapat menimbulkan kesan berbeda dari kondisi sebenarnya. Dalam rekaman, Berton tampak duduk di salah satu sudut ruangan seperti sedang berada di sebuah kafe atau restoran. Ia kemudian memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan gempa melalui wawancara televisi. Tidak adanya konteks mengenai waktu dan lokasi wawancara membuat sebagian warganet mempertanyakan profesionalitas pejabat tersebut.
Padahal, wawancara tersebut berlangsung beberapa hari setelah gempa utama mengguncang NTT. Gempa besar yang terjadi pada 15 Agustus 2026 telah menimbulkan dampak serius di sejumlah wilayah Flores. BNPB terus melakukan pembaruan data korban, pengungsian, kerusakan bangunan, serta perkembangan gempa susulan. Aktivitas penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi salah satu tugas penting BNPB selama masa tanggap darurat karena kondisi di lapangan terus berubah.
Pada pembaruan data 25 Agustus, BNPB mencatat jumlah korban meninggal akibat gempa telah mencapai 103 orang. Korban tersebut tersebar di sejumlah kabupaten, dengan jumlah terbanyak berada di Manggarai dan Manggarai Timur. Selain korban meninggal, sebanyak 1.666 orang tercatat mengalami luka-luka. Angka tersebut masih dapat berubah seiring proses pendataan dan verifikasi yang dilakukan tim di lapangan.
Jumlah warga yang mengungsi juga masih sangat besar. BNPB mencatat sebanyak 185.131 orang masih berada di lokasi pengungsian, baik di tempat pengungsian terpusat maupun secara mandiri. Tambahan jumlah pengungsi masih terjadi karena masyarakat terus merasakan gempa susulan. Kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih bertahan di luar rumah karena khawatir bangunan mengalami kerusakan atau kembali terjadi guncangan kuat.
Gempa susulan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penanganan bencana NTT. Berdasarkan data yang disampaikan BNPB, BMKG telah mencatat lebih dari 7.000 gempa susulan sejak gempa utama terjadi. Gempa susulan tersebut memiliki kekuatan yang beragam, mulai dari guncangan kecil hingga gempa dengan magnitudo cukup besar. Situasi tersebut menyebabkan sebagian warga mengalami kepanikan dan trauma sehingga memilih tetap berada di tempat yang dianggap lebih aman.
Sebelumnya, BNPB juga telah membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan posko taktis di Maumere. Pembentukan dua pusat koordinasi tersebut dilakukan untuk menjangkau wilayah terdampak di Flores bagian barat dan timur. Labuan Bajo menjadi salah satu pusat koordinasi karena memiliki akses yang relatif strategis untuk mendukung distribusi bantuan dan koordinasi lintas daerah. Sementara itu, posko di Maumere digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah seperti Sikka, Nagekeo, dan Ngada.
Keberadaan posko tersebut juga menunjukkan bahwa pejabat BNPB yang bertugas tidak selalu harus berada tepat di lokasi kerusakan bangunan. Penanganan bencana membutuhkan koordinasi dari berbagai titik. Informasi mengenai korban dan kerusakan harus dikumpulkan dari pemerintah daerah, BPBD, tim pencarian dan pertolongan, tenaga kesehatan, serta unsur lainnya. Data tersebut kemudian diverifikasi dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maupun penyampaian informasi kepada masyarakat.
Pemerintah pusat sejak awal juga mengerahkan berbagai unsur untuk membantu penanganan gempa NTT. Pada hari kejadian, puluhan ton logistik dikirim menggunakan sejumlah penerbangan menuju wilayah terdampak. Personel TNI dan Polri juga dikerahkan ke berbagai daerah di Flores untuk membantu evakuasi, distribusi bantuan, serta kegiatan penanganan lainnya. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera dipenuhi.
Klarifikasi Berton menjadi penting karena video yang dipotong dari konteks dapat memunculkan persepsi yang berbeda. Sebuah wawancara yang dilakukan di tempat makan tidak serta-merta menunjukkan bahwa pejabat tersebut sedang bersantai atau tidak menjalankan tugas. Dalam kondisi tanggap darurat, koordinasi dan penyampaian informasi dapat dilakukan dari berbagai tempat selama pejabat yang bersangkutan tetap menjalankan fungsi kedinasannya. Lokasi wawancara juga tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai keterlibatan seseorang dalam penanganan bencana.
Di sisi lain, sorotan publik terhadap pejabat yang memberikan informasi mengenai bencana merupakan hal yang wajar. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dan transparan, terutama ketika menyangkut keselamatan serta kondisi korban. Karena itu, konteks waktu, lokasi, dan kegiatan pejabat perlu disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dokumentasi kegiatan juga menjadi penting untuk memastikan informasi yang beredar di media sosial tidak hanya berupa potongan video tanpa penjelasan.
Gempa NTT sendiri masih membutuhkan penanganan jangka panjang. Selain evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah harus melakukan pendataan kerusakan rumah, fasilitas umum, sekolah, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur lainnya. Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal juga membutuhkan dukungan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara bertahap setelah masa tanggap darurat berakhir.
Dengan demikian, video wawancara pejabat BNPB dari sebuah tempat makan yang viral di media sosial tidak menggambarkan keseluruhan konteks kegiatan yang dilakukan. Berton memastikan wawancara tersebut berlangsung pada 20 Agustus 2026 malam di rumah makan dekat Bandara Labuan Bajo. Pada saat yang sama, BNPB tetap menjalankan koordinasi penanganan gempa NTT melalui berbagai posko dan unsur yang dikerahkan di wilayah terdampak. Klarifikasi tersebut sekaligus menegaskan pentingnya melihat konteks lengkap sebelum menarik kesimpulan dari potongan video yang beredar di media sosial.
